100 Soal PKN Kelas 10 Semester 1 Lengkap Beserta Kunci Jawabannya Kurikulum 2013
Soal PKN Kelas 10 Semester 1 Beserta Jawabannya Kurikulum 2013
1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
a. dekonsentrasi
b. desentralisasi
c. sentralisasi
d. kiprah pembantuan
e. tempat otonom
Jawaban: b
2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
a. Monstesquieu
b. John Locke
c. Afdi Afdian
d. Moh. Mahfud
e. Jimly Asshiddiqie
Jawaban: a
3. Mempunyai kekuasaan untuk tetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden serta mengubah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kiprah dari....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. DPA
Jawaban: d
4. Tugas forum legislatif adalah.....
a. melaksanakan undang-undang
b. melaksanakan korelasi diplomatik dengan negara-negara lain
c. menciptakan undang-undang
d. mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
e. merevisi undang-undang
Jawaban: c
5. Lembga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. Mahkamah Agung
Jawaban: e
6. Pemerintah tempat provinsi dipimpin oleh....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD
d. walikota
e. presiden
Jawaban: a
7. Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: c
8. Angota BPK dipilih oleh....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: a
9. Pemerintahan tempat diatur dengan undang-undang, yaitu...
a. UU No. 32/2004
b. UU No. 3/2002
c. UU No. 34/2004
d. UU No. 12/2006
e. UU No. 39/1999
Jawaban: a
10. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
a. parlementer
b. presidensial
c. campuran
d. monarki
e. oligarki
Jawaban: b
11. Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
a. pertahanan
b. keamanan
c. retribusi
d. moneter
e. fisikal
Jawaban: c
12. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....
a. presiden
b.Menteri Dalam Negeri
c. DPRD provinsi
d. Menteri Pertahanan
e. MPR
Jawaban: b
13. Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak..untuk menanggapinya.
a. inisiatif
b. angket
c. interpelasi
d. menyatakan pendapat
e. mengajukan pertanyaan
Jawaban: d
14. Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
a. 17
b. 18
c. 19
d. 22 C
e. 23
Jawaban: a
15. Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....
a. Soekarno
b. Soeharto
c. B.J. Habibie
d. Abdurrahman Wahid
e. Megawati
Jawaban: e
16. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
a. 32
b. 33
c. 34
d. 35
e. 36
Jawaban: c
17. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
a. Kementerian Sekretariat Negara
b. Kementrian Kesehatan
c. Kementrian Lingkungan Hidup
d. Kementrian Sosial
e. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Jawaban: e
18. Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
a. 101 Tahun 2001
b. 102 Tahun 2001
c. 103 Tahun 2001
d. 101 Tahun 2002
e. 101 Tahun 2002
Jawaban: c
19. Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
a. BPS
b. BULOG
c. BKPM
d. BAPPENAS
e. BNN
Jawaban: e
20. BNN adalah kepangangan dari...
a. Badan Nuklir Nasional
b. Badan Nusantara Nasional
c. Badan Narkotika Nasional
d. Badan Nuklir Nusantara
e. Badan Narkotika Nasional
Jawaban: e
21. Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 18 ayat (1)
b. 18 ayat (2)
c. 18 ayat (3)
d. 25 A
e. 37
Jawaban: a
22. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara disebut....
a. res communis
b. res nullius
c. ZEE
d. mare liberum
e. batas laut teritorial
Jawaban: b
23. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
a. res communis
b. res nullius
c. ZEE
d. mare liberum
e. batas laut teritorial
Jawaban: c
24. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamananya disebut...
a. teori keamanan
b. teori pengawasan
c. teori udara
d. teori wilayah
e. teori daratan
Jawaban: a
25. UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah....
a. UU No. 10 Tahun 2005
b. UU No. 9 Tahun 2006
c. UU No. 8 Tahun 2005
d. UU No. 12 Tahun 2006
e. UU No. 10 Tahun 2006
Jawaban: d
26. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah....
a. pasal 30
b. pasal 28 E
c. pasal 26
d. pasal 27
e. pasal 25 A
Jawaban: e
27. Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara adalah...
a. pasal 30
b. pasal 28 E
c. pasal 26
d. pasal 27
e. pasal 25
Jawaban: a
28. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing disebut....
a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga negara
d. bukan warga negara
e. rakyat
Jawaban: c
29. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan...
a. kesatuan dan persatuan
b. kedaulatan negara
c. Pancasila
d. militer
e. wilayah negara
Jawaban: b
30. Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh...
a. seluruh komponen negara
b. warga negara
c. pemerintah
d. TNI
e. masyarakat
Jawaban: a
31. “Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia” merupakan bunyi dari pasal....
a. 27 ayat (1)
b. 27 ayat (2)
c. 26 ayat (3)
d. 26 ayat (1)
e. 26 ayat (2)
Jawaban: d
32. Asas ius soli merupakan dasar penentuan kewarganegaraan seseorang berpedoman pada....
a. tempat kelahiran
b. keturunan
c. status hukum
d. naturalisasi
e. hubungan darah
Jawaban: a
33. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya....
a. 3 mil
b. 12 mil
c. 24 mil
d. 200 mil
e. 11 mil
Jawaban: b
34. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut wilayah....
a. negara
b. teritorial
c. darat
d. udara
e. ekstrateritorial
Jawaban: e
35. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan....
a. Pancasila
b. perda
c. undang-undang
d. peraturan pemerintah
e. peraturan presiden
Jawaban: c
36. Negara adalah kekuasaan dari sekelompok manusia yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara, merupakan pengertian negara menurut....
a. Sunarko
b. Miriam Budiardjo
c. Joko Sutono
d. Robert Mac Iver
d. George Jellineck
Jawaban: e
37. Teori negara integralistiklah yang paling cocok dengan kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut menurut....
a. H.J. Laski
b. J.J. Rosseau
c. Joko Sutono
d. Mr. Supomo
e. G.W.F. Hegel
Jawaban: d
38. Unsur mutlak suatu negara sebagai tempat berhuninya negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat di sebut....
a. rakyat
b. wilayah
c. kedaulatan
d. pemerintah
e. warga negara
Jawaban: b
39. Di bawah ini yang termasuk batas buatan dalam wilayah daratan adalah....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. hutan
e. pagar tembok
Jawaban: e
40. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Sungai
2) Pagar kawat
3) Pagar tembok
4) Lembah
5) Pos penjagaan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan batas alamiah, yaitu...
a. 1), 3), dan 6)
b. 2) ,3), dan 5)
c. 1), 4), dan 6)
d. 4), 5), dan 6)
e. 3), 4), dan 5)
Jawaban: c
41. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal.....
a. 5 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
e. 23 ayat 1
Jawaban: a
42. Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
a. mengubah dan menetapkan UUD 1945
b. melantik presiden dan wakil presiden
c. memilih presiden dan wakil presiden
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden
e. memberhentikan wakil presiden
Jawaban: c
43. Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
a. hak intrpelasi
b. hak angket
c. hak inisiatif
d. hak amandemen
e. hak petisi
Jawaban: b
44. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 1 ayat (2)
45. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut....
a. konstitutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. eksekutif
e. eksaminatif
Jawaban: d
46. Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalah....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 2 ayat (1)
c. pasal 3 ayat (1)
d. pasal 4 ayat (1)
e. pasal 5 ayat (1)
Jawaban: b
47. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali....
a. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden
b. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
d. MPR menetapkan GBHN untuk presiden
e. MPR menjadi lembaga tertinggi negara
Jawaban: b
48. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
a. DPR dan MPR
b. DPR dan presiden
c. DPR dan DPRD
d. presiden dan gubernur
e. MPR dan presiden
Jawaban: b
49. Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif di jalankan oleh....
a. presiden dan menteri
b. presiden dan DPR
c. presiden dan MPR
d. presiden
e. DPD
Jawaban: d
50. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih, kecuali....
a. anggota DPR
b. anggota MPR
c. presiden
d. wakil presiden
e. anggota DPD
Jawaban: b
51. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d
52. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c
53. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c
54. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. membantu presiden dalam pemerintahan
Jawaban: b
55. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c
56. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. langsung oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d
57. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. presiden
Jawaban: c
58. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b
59. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. UUD 1945
b. peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. peraturan pemerintah
Jawaban: a
60. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a
61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c
62. Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a
63. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c
64. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d
65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c
66. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e
67. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b
68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c
69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a
70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b
71. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. daerah otonom
e. otonomi daerah
Jawaban: d
72. Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
a. politik
b. agama
c. kesehatan
d. keuangan
e. pertahanan dan keamanan
Jawaban: c
73. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
Jawaban: b
74. Badan eksekutif di daerah kota adalah....
a. gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
Jawaban: d
75. Badan legislatif di kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten
d. camat
e. wali kota
Jawaban: c
76. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
a. pekerjaan umum
b. kesehatan
c. pendidikan
d. fiskal
e. tata ruang
Jawaban: d
77. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....
a. sejajar
b. lebih tinggi
c. lebih rendah
d. lembaga otonom
e. lembaga administratif
Jawaban: a
78. Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
a. kepala daerah
b. peraturan daerah
c. keputusan daerah
d. pengangkatan pejabat darah
e. kebijakan daerah
Jawaban: b
79. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 6 tahun
d. 8 tahun
e. 10 tahun
Jawaban: b
80. Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....
a. 10%
b. 20%
c. 50%
d. 80%
e. 90%
Jawaban: a
81. Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah….
a. KPK
b. KPKPN
c. LSM
d. KKN
e. BPK
Jawaban: a
82. Komisi yang bertugas memeriksa kekayaan pejabat penyelenggaraan negara adalah….
a. KPK
b. KPKPN
c. LSM
d. Komisi Konstitusi
e. BPK
Jawaban: a
83. Tidak ada perubahan yang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam perundang-undangan adalah asas….
a. legalitas
b. opportunitas
c. praduga tak bersalah
d. ne bis in idem
e. unus testis nuulus testis
Jawaban: a
84. Perjanjian antara dua negara atau lebih dan karenanya menimbulkan akibat hukum disebut….
a. undang-undang
b. doktrin
c. traktat
d. yurisprudensi
e. kasasi
Jawaban: c
85. Seseorang yang dituntut di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah. Hal ini sesuai dengan asas….
a. legalitas
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. praduga tidak bersalah
e. nulum delectum
Jawaban: d
86. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golognan tertentu saja disebut…
a. ius constitutum
b. constituendum
c. hukum positif
d. hukum nasional
e. hukum satu golongan
Jawaban: e
87. Perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh dua orang termasuk hukum….
a. pidana
b. formal
c. privat
d. subjektif
e. positif
Jawaban: c
88. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan RI yang ditetapkan dengan TAP MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR adalah…
a. UUD 1945
b. UU
c. perpu
d. peraturan pemerintah
e. peraturan daerah
Jawaban: b
89. Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain disebut….
a. korupsi
b. kolusi
c. nepotisme
d. manipulasi
e. penyuapan
Jawaban: a
90. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah….
a. UU No. 1 Tahun 1974
b. UU No. 28 Tahun 1999
c. UU No. 21 Tahun 2000
d. UU No. 20 Tahun 2001
e. UU No. 31 Tahun 2002
Jawaban: d
91. Manusia sebagai makhluk zoon politicon, artinya…
a. manusia berbeda-beda
b. manusia sebagai makhluk individu
c. monodualis
d. manusia selalu ingin berkumpul
e. sebagai makhluk yang sempurna
Jawaban: d
92. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Pendapat ini dikemukakan oleh….
a. Shang Yang
b. Nicollo Machiavelli
c. Roger H. Soltau
d. Dhante Alighieri
e. Jhon Locke
Jawaban: c
93. Negara terjadi secara sekunder adalah…..
a. mempersoalkan bagaimana asal mula terjadinya negara yang pertama
b. terjadinya negara dilihat bagaimna negara jadi timbul yang berkaitan dengan negara lain
c. negara terjadi melalui perjuangan
d. negara terjadi karena memiliki wilayah
e. terjadinya negara secara berdaulat
Jawaban: b
94. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara kodrati pasti berhubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini kedudukan manusia sebagai makhluk…..
a. pribadi
b. monodualis
c. sosial
d. individu
e. Tuhan Yang Maha Esa
Jawaban: c
95. Manusia memiliki dua status, yaitu sebagai makhluk individu dan makhuk sosial yang selalu melekat pada setiap diri manusia sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk..
a. homo social
b. zoon politicon
c. homo sapien
d. monodualis
e. homo faber
Jawaban: d
96. Istilah ilmu negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu….
a. staatlehre
b. staatleer
c. theori of state
d. theori detat
e. staatsrecht
Jawaban: b
97. Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh….
a. Logeman
b. Mac Iver
c. Hegel
d. Karl Marx
e. Harld J. Laski
Jawaban: a
98. Teori negara kesejahteraan (welfare state) dilaksanakan oleh negara-negara….
a. liberal
b. zaman renaisance
c. zaman reformasi
d. sesudah Perang Dunia I
e. demokrasi
Jawaban: e
99. Tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menjamin hak kebebasan warga negara berdasar….
a. hak-hak kodrat manusia
b. kebebasan yang seluas-luasnya
c. kesadaran penguasa
d. peraturan hukum yang berlaku
e. mendahulukan kepentingan bersama
Jawaban: d
100. Menurut fakta sejarah, Indonesia terjadi secara….
a. separatis
b. anexatie
c. cessie
d. fusi
e. proklamasi
Jawaban: e
Demikianlah postingan mengenai 100 Soal PKN Kelas 10 Semester 1 Lengkap Beserta Kunci Jawabannya Kurikulum 2013, semoga bermanfaat.
1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
a. dekonsentrasi
b. desentralisasi
c. sentralisasi
d. kiprah pembantuan
e. tempat otonom
Jawaban: b
2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
a. Monstesquieu
b. John Locke
c. Afdi Afdian
d. Moh. Mahfud
e. Jimly Asshiddiqie
Jawaban: a
 |
| Soal PKN Kelas 10 |
3. Mempunyai kekuasaan untuk tetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden serta mengubah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kiprah dari....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. DPA
Jawaban: d
4. Tugas forum legislatif adalah.....
a. melaksanakan undang-undang
b. melaksanakan korelasi diplomatik dengan negara-negara lain
c. menciptakan undang-undang
d. mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
e. merevisi undang-undang
Jawaban: c
5. Lembga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. Mahkamah Agung
Jawaban: e
6. Pemerintah tempat provinsi dipimpin oleh....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD
d. walikota
e. presiden
Jawaban: a
7. Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: c
8. Angota BPK dipilih oleh....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: a
9. Pemerintahan tempat diatur dengan undang-undang, yaitu...
a. UU No. 32/2004
b. UU No. 3/2002
c. UU No. 34/2004
d. UU No. 12/2006
e. UU No. 39/1999
Jawaban: a
10. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
a. parlementer
b. presidensial
c. campuran
d. monarki
e. oligarki
Jawaban: b
11. Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
a. pertahanan
b. keamanan
c. retribusi
d. moneter
e. fisikal
Jawaban: c
12. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....
a. presiden
b.Menteri Dalam Negeri
c. DPRD provinsi
d. Menteri Pertahanan
e. MPR
Jawaban: b
13. Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak..untuk menanggapinya.
a. inisiatif
b. angket
c. interpelasi
d. menyatakan pendapat
e. mengajukan pertanyaan
Jawaban: d
14. Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
a. 17
b. 18
c. 19
d. 22 C
e. 23
Jawaban: a
15. Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....
a. Soekarno
b. Soeharto
c. B.J. Habibie
d. Abdurrahman Wahid
e. Megawati
Jawaban: e
16. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
a. 32
b. 33
c. 34
d. 35
e. 36
Jawaban: c
17. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
a. Kementerian Sekretariat Negara
b. Kementrian Kesehatan
c. Kementrian Lingkungan Hidup
d. Kementrian Sosial
e. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Jawaban: e
18. Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
a. 101 Tahun 2001
b. 102 Tahun 2001
c. 103 Tahun 2001
d. 101 Tahun 2002
e. 101 Tahun 2002
Jawaban: c
19. Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
a. BPS
b. BULOG
c. BKPM
d. BAPPENAS
e. BNN
Jawaban: e
20. BNN adalah kepangangan dari...
a. Badan Nuklir Nasional
b. Badan Nusantara Nasional
c. Badan Narkotika Nasional
d. Badan Nuklir Nusantara
e. Badan Narkotika Nasional
Jawaban: e
21. Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 18 ayat (1)
b. 18 ayat (2)
c. 18 ayat (3)
d. 25 A
e. 37
Jawaban: a
22. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara disebut....
a. res communis
b. res nullius
c. ZEE
d. mare liberum
e. batas laut teritorial
Jawaban: b
23. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
a. res communis
b. res nullius
c. ZEE
d. mare liberum
e. batas laut teritorial
Jawaban: c
24. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamananya disebut...
a. teori keamanan
b. teori pengawasan
c. teori udara
d. teori wilayah
e. teori daratan
Jawaban: a
25. UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah....
a. UU No. 10 Tahun 2005
b. UU No. 9 Tahun 2006
c. UU No. 8 Tahun 2005
d. UU No. 12 Tahun 2006
e. UU No. 10 Tahun 2006
Jawaban: d
26. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah....
a. pasal 30
b. pasal 28 E
c. pasal 26
d. pasal 27
e. pasal 25 A
Jawaban: e
27. Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara adalah...
a. pasal 30
b. pasal 28 E
c. pasal 26
d. pasal 27
e. pasal 25
Jawaban: a
28. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing disebut....
a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga negara
d. bukan warga negara
e. rakyat
Jawaban: c
29. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan...
a. kesatuan dan persatuan
b. kedaulatan negara
c. Pancasila
d. militer
e. wilayah negara
Jawaban: b
30. Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh...
a. seluruh komponen negara
b. warga negara
c. pemerintah
d. TNI
e. masyarakat
Jawaban: a
31. “Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia” merupakan bunyi dari pasal....
a. 27 ayat (1)
b. 27 ayat (2)
c. 26 ayat (3)
d. 26 ayat (1)
e. 26 ayat (2)
Jawaban: d
32. Asas ius soli merupakan dasar penentuan kewarganegaraan seseorang berpedoman pada....
a. tempat kelahiran
b. keturunan
c. status hukum
d. naturalisasi
e. hubungan darah
Jawaban: a
33. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya....
a. 3 mil
b. 12 mil
c. 24 mil
d. 200 mil
e. 11 mil
Jawaban: b
34. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut wilayah....
a. negara
b. teritorial
c. darat
d. udara
e. ekstrateritorial
Jawaban: e
35. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan....
a. Pancasila
b. perda
c. undang-undang
d. peraturan pemerintah
e. peraturan presiden
Jawaban: c
36. Negara adalah kekuasaan dari sekelompok manusia yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara, merupakan pengertian negara menurut....
a. Sunarko
b. Miriam Budiardjo
c. Joko Sutono
d. Robert Mac Iver
d. George Jellineck
Jawaban: e
37. Teori negara integralistiklah yang paling cocok dengan kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut menurut....
a. H.J. Laski
b. J.J. Rosseau
c. Joko Sutono
d. Mr. Supomo
e. G.W.F. Hegel
Jawaban: d
38. Unsur mutlak suatu negara sebagai tempat berhuninya negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat di sebut....
a. rakyat
b. wilayah
c. kedaulatan
d. pemerintah
e. warga negara
Jawaban: b
39. Di bawah ini yang termasuk batas buatan dalam wilayah daratan adalah....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. hutan
e. pagar tembok
Jawaban: e
40. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Sungai
2) Pagar kawat
3) Pagar tembok
4) Lembah
5) Pos penjagaan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan batas alamiah, yaitu...
a. 1), 3), dan 6)
b. 2) ,3), dan 5)
c. 1), 4), dan 6)
d. 4), 5), dan 6)
e. 3), 4), dan 5)
Jawaban: c
41. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal.....
a. 5 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
e. 23 ayat 1
Jawaban: a
42. Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
a. mengubah dan menetapkan UUD 1945
b. melantik presiden dan wakil presiden
c. memilih presiden dan wakil presiden
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden
e. memberhentikan wakil presiden
Jawaban: c
43. Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
a. hak intrpelasi
b. hak angket
c. hak inisiatif
d. hak amandemen
e. hak petisi
Jawaban: b
44. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 1 ayat (2)
45. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut....
a. konstitutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. eksekutif
e. eksaminatif
Jawaban: d
46. Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalah....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 2 ayat (1)
c. pasal 3 ayat (1)
d. pasal 4 ayat (1)
e. pasal 5 ayat (1)
Jawaban: b
47. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali....
a. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden
b. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
d. MPR menetapkan GBHN untuk presiden
e. MPR menjadi lembaga tertinggi negara
Jawaban: b
48. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
a. DPR dan MPR
b. DPR dan presiden
c. DPR dan DPRD
d. presiden dan gubernur
e. MPR dan presiden
Jawaban: b
49. Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif di jalankan oleh....
a. presiden dan menteri
b. presiden dan DPR
c. presiden dan MPR
d. presiden
e. DPD
Jawaban: d
50. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih, kecuali....
a. anggota DPR
b. anggota MPR
c. presiden
d. wakil presiden
e. anggota DPD
Jawaban: b
51. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d
52. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c
53. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c
54. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. membantu presiden dalam pemerintahan
Jawaban: b
55. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c
56. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. langsung oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d
57. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. presiden
Jawaban: c
58. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b
59. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. UUD 1945
b. peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. peraturan pemerintah
Jawaban: a
60. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a
61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c
62. Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a
63. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c
64. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d
65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c
66. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e
67. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b
68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c
69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a
70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b
71. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. daerah otonom
e. otonomi daerah
Jawaban: d
72. Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
a. politik
b. agama
c. kesehatan
d. keuangan
e. pertahanan dan keamanan
Jawaban: c
73. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
Jawaban: b
74. Badan eksekutif di daerah kota adalah....
a. gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
Jawaban: d
75. Badan legislatif di kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten
d. camat
e. wali kota
Jawaban: c
76. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
a. pekerjaan umum
b. kesehatan
c. pendidikan
d. fiskal
e. tata ruang
Jawaban: d
77. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....
a. sejajar
b. lebih tinggi
c. lebih rendah
d. lembaga otonom
e. lembaga administratif
Jawaban: a
78. Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
a. kepala daerah
b. peraturan daerah
c. keputusan daerah
d. pengangkatan pejabat darah
e. kebijakan daerah
Jawaban: b
79. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 6 tahun
d. 8 tahun
e. 10 tahun
Jawaban: b
80. Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....
a. 10%
b. 20%
c. 50%
d. 80%
e. 90%
Jawaban: a
81. Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah….
a. KPK
b. KPKPN
c. LSM
d. KKN
e. BPK
Jawaban: a
82. Komisi yang bertugas memeriksa kekayaan pejabat penyelenggaraan negara adalah….
a. KPK
b. KPKPN
c. LSM
d. Komisi Konstitusi
e. BPK
Jawaban: a
83. Tidak ada perubahan yang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam perundang-undangan adalah asas….
a. legalitas
b. opportunitas
c. praduga tak bersalah
d. ne bis in idem
e. unus testis nuulus testis
Jawaban: a
84. Perjanjian antara dua negara atau lebih dan karenanya menimbulkan akibat hukum disebut….
a. undang-undang
b. doktrin
c. traktat
d. yurisprudensi
e. kasasi
Jawaban: c
85. Seseorang yang dituntut di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah. Hal ini sesuai dengan asas….
a. legalitas
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. praduga tidak bersalah
e. nulum delectum
Jawaban: d
86. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golognan tertentu saja disebut…
a. ius constitutum
b. constituendum
c. hukum positif
d. hukum nasional
e. hukum satu golongan
Jawaban: e
87. Perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh dua orang termasuk hukum….
a. pidana
b. formal
c. privat
d. subjektif
e. positif
Jawaban: c
88. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan RI yang ditetapkan dengan TAP MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR adalah…
a. UUD 1945
b. UU
c. perpu
d. peraturan pemerintah
e. peraturan daerah
Jawaban: b
89. Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain disebut….
a. korupsi
b. kolusi
c. nepotisme
d. manipulasi
e. penyuapan
Jawaban: a
90. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah….
a. UU No. 1 Tahun 1974
b. UU No. 28 Tahun 1999
c. UU No. 21 Tahun 2000
d. UU No. 20 Tahun 2001
e. UU No. 31 Tahun 2002
Jawaban: d
91. Manusia sebagai makhluk zoon politicon, artinya…
a. manusia berbeda-beda
b. manusia sebagai makhluk individu
c. monodualis
d. manusia selalu ingin berkumpul
e. sebagai makhluk yang sempurna
Jawaban: d
92. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Pendapat ini dikemukakan oleh….
a. Shang Yang
b. Nicollo Machiavelli
c. Roger H. Soltau
d. Dhante Alighieri
e. Jhon Locke
Jawaban: c
93. Negara terjadi secara sekunder adalah…..
a. mempersoalkan bagaimana asal mula terjadinya negara yang pertama
b. terjadinya negara dilihat bagaimna negara jadi timbul yang berkaitan dengan negara lain
c. negara terjadi melalui perjuangan
d. negara terjadi karena memiliki wilayah
e. terjadinya negara secara berdaulat
Jawaban: b
94. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara kodrati pasti berhubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini kedudukan manusia sebagai makhluk…..
a. pribadi
b. monodualis
c. sosial
d. individu
e. Tuhan Yang Maha Esa
Jawaban: c
95. Manusia memiliki dua status, yaitu sebagai makhluk individu dan makhuk sosial yang selalu melekat pada setiap diri manusia sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk..
a. homo social
b. zoon politicon
c. homo sapien
d. monodualis
e. homo faber
Jawaban: d
96. Istilah ilmu negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu….
a. staatlehre
b. staatleer
c. theori of state
d. theori detat
e. staatsrecht
Jawaban: b
97. Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh….
a. Logeman
b. Mac Iver
c. Hegel
d. Karl Marx
e. Harld J. Laski
Jawaban: a
98. Teori negara kesejahteraan (welfare state) dilaksanakan oleh negara-negara….
a. liberal
b. zaman renaisance
c. zaman reformasi
d. sesudah Perang Dunia I
e. demokrasi
Jawaban: e
99. Tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menjamin hak kebebasan warga negara berdasar….
a. hak-hak kodrat manusia
b. kebebasan yang seluas-luasnya
c. kesadaran penguasa
d. peraturan hukum yang berlaku
e. mendahulukan kepentingan bersama
Jawaban: d
100. Menurut fakta sejarah, Indonesia terjadi secara….
a. separatis
b. anexatie
c. cessie
d. fusi
e. proklamasi
Jawaban: e
Demikianlah postingan mengenai 100 Soal PKN Kelas 10 Semester 1 Lengkap Beserta Kunci Jawabannya Kurikulum 2013, semoga bermanfaat.
Post a Comment for "100 Soal PKN Kelas 10 Semester 1 Lengkap Beserta Kunci Jawabannya Kurikulum 2013"